APMP JATIM GELAR AKSI JILID V, DESAK AUDIT ANGGARAN PEMPROV JATIM

Shultannews.com | SURABAYA — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) menggelar aksi demonstrasi jilid V di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti sejumlah dugaan penyimpangan yang mereka soroti.

Aksi yang kembali digelar tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan pemuda terhadap sejumlah persoalan tata kelola keuangan daerah, mulai dari dana hibah, pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), pelaksanaan proyek pembangunan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, dalam orasinya menegaskan bahwa Gedung Negara Grahadi sebagai simbol pemerintahan Provinsi Jawa Timur harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Tepat di Hari Sumpah Pemuda, kami pemuda dan mahasiswa Jawa Timur bersumpah untuk tidak diam! Jawa Timur harus terbebas dari praktik korupsi. Kami meminta agar dugaan penyimpangan, persoalan dana hibah, hingga temuan BPK ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegas Acek Kusuma di tengah massa aksi.

APMP JATIM Soroti Sejumlah Persoalan Anggaran

Dalam aksi tersebut, APMP JATIM menyoroti sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu mendapatkan klarifikasi, pemeriksaan, dan tindak lanjut dari instansi berwenang selama periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Massa juga merujuk pada sejumlah informasi yang mereka kaitkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

APMP JATIM menegaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan dokumen resmi, bukti yang sah, dan mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Persoalan Perbankan dan BUMD

APMP JATIM mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menindaklanjuti informasi mengenai dugaan korupsi di Bank Jatim dengan nilai yang disebut mencapai Rp596 miliar. Massa juga menyoroti dugaan persoalan kredit di Bank Jatim Cabang Jakarta dengan nilai yang disebut sebesar Rp569 miliar.

Mereka meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara, dasar perhitungan nilai yang disebutkan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.

2. Dana Hibah Pokir DPRD dan Dugaan Pungutan Liar

Massa turut menyoroti penanganan perkara dana hibah yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang disebut dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, APMP JATIM meminta dugaan praktik pungutan liar di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur ditelusuri sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mereka menekankan bahwa setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Soroti Proyek Pembangunan dan Temuan Pemeriksaan

APMP JATIM menyampaikan sejumlah persoalan pekerjaan fisik dan penggunaan anggaran yang menurut mereka membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dungus

Massa menyoroti informasi mengenai pemutusan kontrak pembangunan gedung poliklinik RSUD Dungus serta persoalan denda dan jaminan pelaksanaan yang disebut bernilai Rp1,98 miliar.

Mereka meminta penjelasan mengenai penyelesaian kewajiban kontraktor dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Paket pekerjaan konstruksi

APMP JATIM meminta penelusuran terhadap informasi mengenai dugaan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pada sejumlah paket pekerjaan yang mencakup belanja barang dan jasa, pembangunan gedung, jalan, serta irigasi. Nilai persoalan tersebut disebut mencapai belasan miliar rupiah.

Massa meminta instansi terkait menjelaskan hasil pemeriksaan, status penyelesaian kewajiban, dan langkah korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Dana hibah KONI Jawa Timur

APMP JATIM menyoroti penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur senilai Rp5,45 miliar yang menurut mereka berkaitan dengan penggunaan lintas tahun anggaran.

Mereka meminta kejelasan mengenai kesesuaian penggunaan dana, administrasi pertanggungjawaban, serta hasil evaluasi dari instansi berwenang.

Ongkos kirim DAK sekolah swasta

Massa juga mempertanyakan bukti pertanggungjawaban ongkos kirim Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah swasta senilai Rp1,05 miliar. Mereka meminta agar dokumen pendukung dan kesesuaian realisasi anggaran diverifikasi.

Sewa komputer dan laptop di Sekretariat DPRD Jawa Timur

APMP JATIM mempertanyakan efisiensi anggaran sewa komputer atau laptop di Sekretariat DPRD Jawa Timur yang disebut mencapai Rp849 juta.

Massa meminta pemeriksaan terhadap dasar kebutuhan, mekanisme pengadaan, realisasi belanja, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Program SMA Double Track

APMP JATIM turut menyoroti pelaksanaan kerja sama swakelola program SMA Double Track dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang disebut bernilai Rp10,39 miliar.

Mereka meminta agar aspek efisiensi, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, pencapaian program, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diperiksa secara transparan.

Seluruh angka dan uraian terkait persoalan tersebut merupakan informasi yang disampaikan massa aksi dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi, tanggapan instansi terkait, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang sebelum dinyatakan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

4. Desak Audit Penyaluran Dana Hibah

Persoalan pertanggungjawaban dana hibah menjadi salah satu sorotan utama APMP JATIM. Massa meminta evaluasi dan audit terhadap penyaluran dana hibah pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Mereka juga menyoroti informasi mengenai 14 lembaga penerima hibah di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Pendidikan (Dindik) yang disebut belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dengan nilai total mencapai Rp11,55 miliar.

APMP JATIM mendesak instansi terkait memastikan status administrasi setiap penerima hibah, menindaklanjuti kewajiban penyampaian LPJ, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

5. Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

APMP JATIM juga menyoroti sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah di Jawa Timur. Menurut massa, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mereka meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan kewenangan, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

APMP JATIM menilai pengawasan yang efektif, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan aturan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Enam Tuntutan APMP JATIM

Dalam aksi demonstrasi jilid V yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, APMP JATIM menyampaikan enam tuntutan utama sebagai berikut:

1. Penuntasan persoalan Bank Jatim. Meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi mengenai dugaan korupsi Bank Jatim senilai Rp596 miliar, termasuk memperjelas status penanganan perkara dan menelusuri pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti yang sah.
2. Penanganan dana hibah Pokir dan dugaan pungutan liar. Mendorong tindak lanjut penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur serta dugaan pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur sesuai prosedur hukum.
3. Audit penyaluran dana hibah. Meminta audit menyeluruh terhadap penyaluran dana hibah pada periode kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa serta tindak lanjut terhadap penerima hibah yang disebut belum memenuhi kewajiban penyampaian LPJ.
4. Pemeriksaan pekerjaan fisik dan anggaran. Mendesak penelusuran terhadap informasi mengenai kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan dugaan pemborosan anggaran pada sejumlah perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
5. Evaluasi efisiensi belanja dan program pendidikan. Meminta evaluasi terhadap anggaran sewa komputer atau laptop di Sekretariat DPRD Jawa Timur serta pelaksanaan program SMA Double Track yang menjadi sorotan massa.
6. Klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan. Meminta aparat penegak hukum melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait dugaan persoalan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang disampaikan APMP JATIM, berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

APMP JATIM Tegaskan Akan Terus Mengawal Anggaran Publik

Aksi demonstrasi jilid V di depan Gedung Negara Grahadi ditutup dengan pernyataan sikap bahwa APMP JATIM akan terus mengawal persoalan transparansi dan tata kelola anggaran di Jawa Timur.

Massa menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi apabila tuntutan mereka belum mendapatkan tindak lanjut yang dinilai memadai. Mereka berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan setiap laporan ditangani secara profesional.

APMP JATIM juga mendorong agar setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

Momentum Hari Sumpah Pemuda, menurut pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut, menjadi pengingat bagi generasi muda untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab.

SHULTANNEWS.COM Berimbang, Akurat, dan Terpercaya.

Tim Redaksi