Proyek Rp3,1 Miliar Pembangunan MAN 4 Bogor Disorot, Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi Material Diminta Diaudit

Shultannews.com Bogor, 5 Juli 2026 – Proyek pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 4 Bogor yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp3.103.000.000 mulai menjadi perhatian publik.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dan dikerjakan oleh CV Tiga Putera Kartiwa.

Sorotan muncul setelah sejumlah pihak mempertanyakan dugaan kesesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti resmi atau hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap spesifikasi material maupun prosedur pelaksanaan proyek.

Sejumlah pemerhati pembangunan menilai bahwa proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar teknis agar menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi peserta didik.

Mereka mendorong agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh sejak proses pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan.
Publik juga berharap pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Inspektorat, maupun aparat pengawasan internal pemerintah,

melakukan pengawasan secara profesional apabila terdapat laporan atau indikasi yang perlu ditindaklanjuti.

Program pembangunan ruang kelas baru sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan sarana pendidikan dan kualitas layanan belajar mengajar. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan memenuhi seluruh ketentuan teknis, administrasi, dan prinsip tata kelola yang baik.

**Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terkait adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**

[ Redaksi ]