Bertahun-Tahun Air Tak Mengalir, Warga Villa Balaraja Desak PERUMDAM TKR Bertanggung Jawab

Shultannews.com Kabupaten Tangerang – Pelayanan air bersih yang dikelola PERUMDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Warga Perumahan Villa Balaraja, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah RT 12 Blok N 5, 6, dan 7, mengeluhkan buruknya distribusi air bersih yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi nyata.

Keluhan tersebut memuncak pada Senin malam (19/05/2026), saat warga menyampaikan protes langsung kepada petugas teknis PERUMDAM TKR yang turun melakukan pengecekan ke lokasi. Warga menilai berbagai laporan yang selama ini disampaikan tidak pernah mendapat penyelesaian konkret, sementara kondisi air di rumah-rumah warga tetap tidak mengalir secara normal.

Ironisnya, meskipun pelayanan air bersih dinilai tidak berjalan, masyarakat mengaku tetap diwajibkan membayar tagihan rutin setiap bulan dengan nominal rata-rata di atas Rp100 ribu. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan warga karena mereka merasa dirugikan secara materi maupun kebutuhan dasar rumah tangga.

“Sudah bertahun-tahun kami mengeluh, tapi jawabannya selalu masih proses perbaikan. Sampai sekarang air tetap tidak mengalir. Bahkan saat disedot menggunakan pompa, yang keluar hanya angin,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.

Situasi semakin memanas ketika petugas teknis yang hadir dinilai tidak mampu memberikan kepastian solusi kepada masyarakat. Warga menyebut petugas hanya menjalankan instruksi pengecekan tanpa kewenangan mengambil keputusan ataupun memastikan langkah perbaikan yang jelas.

Selain itu, warga juga mempertanyakan keberadaan meteran air yang masih aktif terpasang di rumah-rumah mereka, sementara distribusi air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut warga, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban pembayaran pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diterima.

“Kalau air tidak pernah mengalir, untuk apa kami terus membayar? Meteran hanya jadi pajangan, tapi tagihan tetap berjalan setiap bulan. Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas salah satu warga, Bu Haryani.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum DPP BIAS Indonesia, Eky Amartin, melontarkan kritik keras terhadap manajemen PERUMDAM TKR. Ia menilai perusahaan daerah tersebut harus bertanggung jawab penuh atas buruknya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.

“Warga sudah menjalankan kewajiban membayar tagihan, tetapi hak dasarnya mendapatkan air bersih justru tidak dipenuhi. Ini tidak bisa dianggap persoalan biasa. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tanggung jawab manajemen PERUMDAM TKR,” tegas Eky Amartin.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang segera turun tangan melakukan evaluasi serius terhadap pelayanan PERUMDAM TKR, sekaligus menghadirkan solusi nyata agar masyarakat dapat menikmati hak dasar berupa akses air bersih yang layak dan berkelanjutan.

[ Valen ]