Evaluasi MBG Menguat Usai Aksi Mahasiswa Malang

Shultannews.com Bogor, 15 Juni 2026 — Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Kota Malang menjadi momentum penting dalam mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pendamping Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dalam penyampaian aspirasinya, massa aksi menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih terjadi dalam implementasi program, mulai dari kualitas layanan, efektivitas distribusi manfaat, hingga tata kelola anggaran yang dianggap perlu ditinjau kembali.

Berbagai masukan tersebut mencerminkan adanya harapan masyarakat agar program-program yang dibiayai oleh negara benar-benar memberikan dampak yang nyata, terukur, dan merata.

Gelombang aspirasi yang berkembang kemudian mendapat respons dari DPRD Kota Malang yang memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan kedua program tersebut di wilayahnya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat.
Peristiwa di Kota Malang juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program sosial tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan,

tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Partisipasi publik yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan program yang berkelanjutan dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Aksi mahasiswa dan masyarakat di Kota Malang menunjukkan bahwa kontrol sosial tetap menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi. Aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan konstruktif harus dipandang sebagai masukan berharga guna mendorong perbaikan kualitas kebijakan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

[ Redaksi ]