KPP Bogor Raya Desak Evaluasi Total SPMB SMA Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat Diminta Bertindak

Shultannews.com Bogor, 16 Juni 2026 – Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya) menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Kota Bogor.

Berbagai keluhan masyarakat terkait transparansi, validasi data, hingga dugaan lemahnya pengawasan dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

KPP Bogor Raya menilai bahwa pelaksanaan SPMB harus berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan peserta didik maupun orang tua.

Namun, sejumlah laporan dan pengaduan yang diterima menunjukkan masih adanya kebingungan masyarakat terhadap mekanisme seleksi serta dugaan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi data pendaftaran.

“Kami melihat banyak masyarakat yang mempertanyakan proses seleksi dan pengawasan SPMB tahun ini. Pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius dan terbuka,” tegas perwakilan KPP Bogor Raya.

KPP Bogor Raya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah.

Oleh karena itu, seluruh proses penerimaan peserta didik baru harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang telah dibangun.

Selain itu, KPP Bogor Raya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB SMA di Kota Bogor. Langkah evaluasi dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

KPP Bogor Raya juga mendesak Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan secara langsung apabila ditemukan indikasi pelanggaran, kelalaian pengawasan, maupun penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan rusak akibat lemahnya pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 memang tengah berlangsung di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor, dengan sejumlah tahapan verifikasi dan seleksi yang masih berjalan.

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu memastikan seluruh proses berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

SPMB Bogor + 1
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, KPP Bogor Raya menyatakan akan terus mengawal proses SPMB hingga seluruh tahapan selesai serta mendorong adanya perbaikan sistem apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya.

“Pendidikan tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Transparansi, keadilan, dan pengawasan yang kuat adalah kunci utama terciptanya sistem penerimaan murid baru yang berintegritas,” tutup KPP Bogor Raya.

Narahubung:
Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya)
Bogor, Jawa Barat
16 Juni 2026.

[ Redaksi ]