BKM Disorot, Lurah Cilangkap Buka Persoalan Anggaran Rp60 Juta

Shultannews.com DEPOK — Polemik mengenai penguatan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kembali menjadi perhatian di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Dalam sebuah pertemuan yang terekam dalam video, Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya membahas sejumlah persoalan terkait kebutuhan masyarakat, pendataan, survei lapangan serta dukungan program dan anggaran.

Salah satu angka yang disebut dalam pembahasan adalah Rp60 juta. Namun demikian, angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai realisasi bantuan tertentu karena diperlukan dokumen resmi untuk memastikan sumber, bentuk, peruntukan dan mekanisme penggunaannya.

Dalam rekaman tersebut, pembahasan menyoroti pentingnya BKM agar tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi mampu mengambil peran dalam mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat kelurahan.

Persoalan Warga Harus Berujung Tindakan
Keberadaan BKM dinilai penting karena berbagai persoalan masyarakat membutuhkan pendataan dan verifikasi langsung. Kondisi di lapangan harus menjadi dasar sebelum suatu kebutuhan diusulkan mendapatkan dukungan program pemerintah.

Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya dalam pembahasan tersebut terlihat menekankan pentingnya koordinasi antara unsur kelurahan, BKM, RT, RW dan masyarakat.
Langkah tersebut diperlukan agar aspirasi warga tidak berhenti sebatas laporan, tetapi dapat diteruskan melalui mekanisme pemerintahan yang sesuai.

Anggaran Publik Wajib Transparan
Munculnya angka Rp60 juta dalam pembahasan juga menjadi perhatian. Setiap penggunaan uang negara maupun dukungan anggaran pemerintah pada prinsipnya harus memiliki dasar administrasi, perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai apakah angka tersebut merupakan usulan, pagu, bantuan, program atau bentuk pembiayaan lainnya.

Keterbukaan menjadi penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

BKM Jangan Hanya Jadi Nama
Persoalan utama yang mengemuka adalah bagaimana BKM dapat menjalankan fungsi secara nyata.

BKM diharapkan mampu menjadi salah satu penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam memetakan kebutuhan lingkungan, melakukan survei, menyusun prioritas dan mendorong penyelesaian persoalan warga.

Dengan pola kerja yang berbasis data, program yang diajukan diharapkan tidak salah sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Lurah: Sinergi Jadi Kunci
Peran lurah juga menjadi strategis dalam memastikan koordinasi antarunsur pemerintahan dan masyarakat berjalan efektif.

Galih Catur Prasatya sebagai Lurah Cilangkap diharapkan dapat terus mengawal aspirasi masyarakat serta memastikan setiap program yang berkaitan dengan kepentingan publik berjalan sesuai ketentuan.

Masyarakat pun memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka setiap program, sumber pembiayaan dan hasil pelaksanaannya.

Intinya, persoalan warga tidak cukup hanya dibicarakan. Harus ada data, program, anggaran yang jelas, pengawasan dan tindakan nyata.

Perlu Klarifikasi Resmi
Terkait angka Rp60 juta yang terdengar dalam video, diperlukan klarifikasi resmi dari pihak Kelurahan Cilangkap maupun pihak BKM mengenai detail anggaran tersebut.

Redaksi tidak menyimpulkan adanya penyimpangan atau pelanggaran berdasarkan video semata. Informasi mengenai sumber dan penggunaan anggaran harus terlebih dahulu diverifikasi melalui dokumen resmi dan keterangan pihak terkait.

Pemberitaan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi kepada publik sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat.

[ Valen ]