Shultannews.com DEPOK, JAWA BARAT – Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan sejumlah peserta yang melakukan penilaian terhadap kinerja Wali Kota Depok. Dalam tayangan tersebut, para peserta secara bergantian menyampaikan pendapat dan memberikan skor yang berada di kisaran 5 hingga 6.
Video berdurasi sekitar satu menit lebih itu menampilkan tulisan “Rating Kinerja Wali Kota Depok”. Sejumlah peserta terlihat berkumpul dan memberikan penilaian berdasarkan pandangan masing-masing terhadap kondisi serta perkembangan Kota Depok.

Dalam tayangan juga terlihat beberapa nama beserta angka penilaian, di antaranya Mario 5, Fitria 6, Yovita 5, Inez 5, Rizal 6, dan Lucy 6.
Perbedaan angka tersebut memperlihatkan adanya beragam pandangan dari para peserta. Sebagian memberikan nilai 5, sedangkan peserta lainnya memberikan nilai 6 terhadap kinerja pemerintahan Kota Depok.
Bukan Survei Resmi
Meski menggunakan istilah “rating”, penilaian yang ditampilkan dalam video tersebut belum dapat disebut sebagai hasil survei resmi. Tidak terlihat keterangan mengenai metodologi, jumlah responden, indikator penilaian, maupun lembaga survei yang melakukan pengukuran.
Karena itu, angka yang muncul dalam video perlu dipahami sebagai opini atau penilaian personal peserta yang tampil dalam tayangan, bukan sebagai representasi seluruh masyarakat Kota Depok.
Warga Soroti Kondisi Kota
Dalam percakapan yang terdengar di dalam video, peserta juga membahas kondisi Kota Depok serta perubahan yang mereka rasakan dibandingkan keadaan sebelumnya.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berbeda-beda. Ada warga yang melihat adanya perubahan positif, sementara lainnya masih menganggap sejumlah persoalan membutuhkan perhatian dan pembenahan lebih lanjut.
Berbagai persoalan perkotaan seperti pelayanan publik, infrastruktur, kemacetan, kebersihan, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum menjadi sejumlah aspek yang secara umum menjadi perhatian masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah Perlu Berikan Ruang Klarifikasi
Munculnya video tersebut menjadi bagian dari dinamika opini publik di media sosial. Namun, setiap penilaian terhadap kinerja kepala daerah tetap perlu dibandingkan dengan data dan indikator yang terukur.
Pemerintah Kota Depok juga perlu diberikan ruang untuk memberikan tanggapan maupun klarifikasi terhadap berbagai penilaian yang muncul di ruang publik.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai capaian program pemerintah sekaligus persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Media Sosial Jadi Cermin Opini Publik
Peredaran video penilaian tersebut memperlihatkan semakin kuatnya peran media sosial sebagai ruang masyarakat menyampaikan pendapat mengenai kinerja pemerintah.
Perbedaan skor antara 5 dan 6 menunjukkan bahwa penilaian publik tidak selalu seragam. Karena itu, angka dalam video tidak sepatutnya dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan.
Penilaian yang lebih komprehensif idealnya mengacu pada capaian program, data pelayanan publik, kondisi pembangunan,
tingkat kepuasan masyarakat serta indikator lain yang dapat diverifikasi.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan materi video yang diberikan. Identitas peserta, konteks lengkap pernyataan, serta metodologi penilaian dalam video belum diverifikasi secara independen. Oleh karena itu, skor 5–6 diberitakan sebagai pendapat peserta dalam video dan bukan sebagai hasil survei resmi.
[ Valen ]


More Stories
DUGAAN PELANGGARAN UU ORMAS, GRIB JAYA DISOROT
ABU VULKANIK MENGANCAM, WARGA BOGOR DIMINTA WASPADA
JMPN TEGAS: TAKUT PERS BERARTI TAKUT KEBENARAN